Banda Aceh – Anggota Komisi I DPRK Banda Aceh, Ismawardi, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Banda Aceh mempercepat realisasi seluruh pekerjaan pembangunan yang telah direncanakan dalam tahun anggaran 2026.
Desakan tersebut disampaikan mengingat waktu efektif pelaksanaan kegiatan tahun ini semakin terbatas. Ismawardi menilai kondisi itu harus menjadi perhatian serius agar program pembangunan yang telah direncanakan dapat direalisasikan dan tidak sekadar menjadi program di atas kertas.
Ia menegaskan, Dinas PUPR perlu memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai jadwal dengan tetap memperhatikan kualitas serta ketentuan yang berlaku. Menurutnya, percepatan pelaksanaan proyek harus diiringi pengawasan dan evaluasi yang ketat, bukan dengan mengorbankan mutu pembangunan.
“Waktu kita sudah semakin terbatas. Saya meminta Dinas PUPR benar-benar mengejar target yang telah direncanakan. Jangan sampai pekerjaan menumpuk di akhir tahun dan berdampak pada kualitas hasil pembangunan,” tegas Ismawardi.
Menurutnya, realisasi pembangunan tidak hanya berkaitan dengan penyerapan anggaran pemerintah, tetapi juga berdampak langsung terhadap pergerakan ekonomi masyarakat.
Pelaksanaan proyek pembangunan dapat menggerakkan berbagai sektor usaha, mulai dari tenaga kerja, pemasok material, jasa angkutan, hingga pelaku usaha kecil di sekitar lokasi pekerjaan.
Karena itu, keterlambatan pelaksanaan proyek berpotensi menghambat perputaran uang di tengah masyarakat. Sebaliknya, pembangunan yang terlaksana tepat waktu dan berkualitas dapat membuka peluang ekonomi serta memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Banda Aceh.
Ismawardi meminta Dinas PUPR segera mengidentifikasi pekerjaan yang belum berjalan optimal, mengevaluasi berbagai kendala di lapangan, serta mengambil langkah konkret agar target pembangunan pada akhir tahun dapat tercapai.
Ia menekankan, sisa waktu yang tersedia harus dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah tidak cukup hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga harus menjamin hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Yang paling penting, pembangunan ini harus memberi manfaat bagi warga. Anggaran yang sudah direncanakan harus diwujudkan menjadi pekerjaan nyata, sehingga dampaknya bisa dirasakan dan perputaran ekonomi masyarakat ikut bergerak,” tutupnya.[]
