Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, meminta dukungan alat berat disiagakan di wilayah terdampak dan titik-titik rawan bencana untuk mengantisipasi kemungkinan bencana susulan di Aceh.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) Aceh dan Sumatera, Tito Karnavian.
Didampingi Bupati Pidie Jaya H. Sibral Malasyi dan Bupati Aceh Tengah Haili Yoga, Dek Fadh memimpin rapat bersama para bupati dan wali kota yang wilayahnya terdampak bencana hidrometeorologi. Rapat digelar melalui konferensi video dari Kantor Penghubung Aceh di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas penanganan bencana yang masih berlangsung sekaligus langkah antisipasi menghadapi potensi bencana susulan, terutama menjelang periode musim penghujan pada akhir tahun.
Salah satu perhatian utama adalah kesiapan alat berat, khususnya ekskavator, yang dinilai perlu ditempatkan di kabupaten/kota terdampak dan lokasi dengan tingkat kerawanan tinggi.
Dek Fadh menegaskan, kesiapsiagaan harus dilakukan sejak dini dan tidak hanya mengandalkan respons setelah bencana terjadi.
“Kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Karena itu, alat berat harus disiapkan dan standby di daerah-daerah yang rawan, sehingga ketika terjadi kondisi darurat bisa langsung digunakan,” ujar Dek Fadh.
Untuk mempercepat dukungan tersebut, ia meminta seluruh bupati dan wali kota di wilayah terdampak segera menyampaikan surat permohonan resmi kepada Ketua Satgas PRR Sumatera. Permohonan itu diperlukan agar kebutuhan alat berat setiap daerah dapat diinventarisasi dan dipetakan berdasarkan tingkat kerawanan serta kondisi di lapangan.
Wagub Apresiasi Penanganan Sungai oleh BWS Sumatera I
Dalam rapat tersebut, Dek Fadh juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I atas upaya penanganan sungai pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah Aceh.
Menurutnya, penanganan sungai menjadi bagian penting dalam mengurangi risiko bencana lanjutan. Sejumlah alur sungai dilaporkan mengalami pendangkalan dan perubahan kondisi akibat material yang terbawa banjir maupun longsor.
Meski demikian, penanganan tersebut membutuhkan keterlibatan semua pihak. Pemerintah kabupaten dan kota juga diminta mengambil peran aktif, terutama dalam menangani sungai yang mengalami pendangkalan di wilayah masing-masing.
Dek Fadh meminta pemerintah daerah memetakan sungai dan saluran air yang mengalami pendangkalan, penyempitan, atau tertutup material pascabencana agar penanganannya dapat segera dilakukan sesuai kewenangan.
“Kami mengapresiasi kerja keras BWS Sumatera I yang terus bergerak menangani sungai pascabencana. Namun, pemerintah kabupaten dan kota juga harus aktif. Sungai yang dangkal akibat material bencana harus segera ditangani sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan di akhir tahun,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahwa kesiapan menghadapi musim penghujan tidak cukup dilakukan setelah curah hujan tinggi mulai terjadi. Normalisasi dan pembersihan sungai di wilayah rawan perlu dipersiapkan lebih awal, terutama di daerah yang sebelumnya mengalami banjir, longsor, atau sedimentasi berat.
Karena itu, koordinasi antara Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, BWS Sumatera I, dan pemerintah pusat perlu terus diperkuat agar penanganan bencana berjalan terpadu sesuai kewenangan masing-masing.
Pemerintah Aceh berharap langkah antisipatif tersebut dapat mempercepat respons apabila terjadi bencana susulan sekaligus mengurangi risiko banjir dan longsor saat musim penghujan di penghujung tahun.
