Banda Aceh — Rekam jejak panjang, senioritas, dan kapasitas koordinasi yang dimiliki Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Taufik, ST., M.Si., dinilai menjadi modal kuat yang membuatnya sangat layak dipertimbangkan untuk didefinitifkan sebagai Sekda Aceh. Penilaian objektif terhadap kinerjanya selama masa transisi ini diyakini akan memperkuat posisinya memimpin mesin birokrasi Tanah Rencong.
Dinilai Memiliki Kompetensi dan Pengalaman Teruji
Sejak ditunjuk oleh Gubernur Aceh, Taufik yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, langsung dihadapkan pada tanggung jawab besar. Akademisi sekaligus pengamat dari Universitas Syiah Kuala (USK), Dr. Samsuardi, menyatakan bahwa Taufik memiliki modal senioritas yang matang serta pengalaman mumpuni, salah satunya pernah memimpin Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Setda Aceh.
“Taufik memiliki senioritas, pengalaman, dan kapasitas koordinasi. Sekarang kinerjanya sebagai Plt Sekda dapat menjadi parameter objektif untuk menilai kelayakannya sebagai Sekda definitif,” ujar Dr. Samsuardi dalam keterangannya.
Parameter Kelayakan Menjadi Sekda DefinitifMenurut para analis kebijakan, status definitif bagi Taufik akan semakin kuat jika ia berhasil mengawal agenda-agenda krusial Pemerintah Aceh dalam sisa tahun anggaran ini. Beberapa indikator keberhasilan yang menjadi parameter utama meliputi:
– Akselerasi Anggaran: Mempercepat realisasi dan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).
– Harmonisasi Lembaga: Menjaga komunikasi dan hubungan konstruktif antara pihak eksekutif (Pemerintah Aceh) dan legislatif (DPRA).
– Perencanaan Strategis: Mengawal penyusunan APBA Perubahan serta RAPBA secara efektif dan tepat waktu.
– Sinergitas Birokrasi: Memperbaiki pola koordinasi antar-Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar mesin pemerintahan bergerak lebih cepat.
Rekam Jejak Tiga Dekade di Birokrasi
Kelayakan Taufik juga diperkuat oleh loyalitas dan pengalamannya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Meniti karier sejak awal tahun 1990-an dari golongan bawah, Taufik kini telah mencapai pangkat Pembina Utama Muda dengan latar belakang pendidikan Magister (S-2) di bidang Kebijakan Publik.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Nasrul Zaman juga sempat mengutarakan bahwa penunjukan Taufik merupakan momentum yang tepat bagi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah (Dek Fadh), untuk melakukan penyegaran komando birokrasi dan mengakselerasi pembangunan daerah.
Penerapan merit system atau sistem meritokrasi yang adil dalam penataan birokrasi dinilai menjadi kunci utama. Jika evaluasi kinerja Taufik dalam beberapa waktu ke depan terus menunjukkan tren positif, administrasi pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur dipandang sudah sepatutnya menetapkan figur Taufik sebagai Sekretaris Daerah Aceh definitif demi kepastian dan keberlanjutan roda pemerintahan.
