Banda Aceh – Pengalaman tsunami 2004 menjadi pelajaran penting bagi Banda Aceh dalam membangun kota yang lebih tangguh menghadapi bencana. Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, tetapi juga dengan memperkuat tata kelola pemerintahan, memanfaatkan ilmu pengetahuan, dan menumbuhkan budaya kesiapsiagaan di tengah masyarakat.
Hal itu disampaikan Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal saat menjadi narasumber dalam kegiatan U-DARE 4.0 bertajuk “Building a Disaster-Resilient City: Banda Aceh’s Leadership, Governance, and Community Preparedness in the Era of Extreme Weather” di Auditorium Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Syiah Kuala (USK), Kamis (15/10/2026).
Dalam pemaparannya, Illiza mengajak peserta memahami bahwa ketangguhan kota tidak hanya diukur dari kemampuan merespons bencana ketika terjadi, tetapi juga dari kesiapan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi risiko sebelum keadaan darurat muncul.
“Bagi kami, persoalan ini sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Banda Aceh pernah mengalami tsunami yang membawa dampak sangat besar. Setelah itu, kami membangun kembali kota ini, sekaligus belajar bagaimana mengurangi risiko dan mempersiapkan masyarakat menghadapi kemungkinan risiko bencana di masa depan,” ujar Illiza.
Ia mengingatkan bahwa tantangan kebencanaan saat ini semakin beragam. Selain gempa bumi dan tsunami, Banda Aceh juga menghadapi risiko banjir, cuaca ekstrem, banjir rob, serta abrasi di kawasan pesisir.
Karena itu, pengalaman masa lalu perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat, pembangunan infrastruktur pendukung mitigasi, serta kesiapan masyarakat yang terus diperkuat.
Empat Prinsip Membangun Kota Tangguh
Illiza menjelaskan empat prinsip utama yang menjadi landasan dalam membangun kota tangguh bencana, yakni Honoring Memory, Inclusive Reconstruction, Building Back Better, dan Preparedness as a Culture.
Prinsip pertama, Honoring Memory, menekankan pentingnya menjaga ingatan terhadap tragedi tsunami sebagai pembelajaran bagi generasi berikutnya. Museum Tsunami Aceh dan Kuburan Massal Tsunami menjadi bagian dari upaya edukasi agar masyarakat memahami risiko bencana dan mengetahui tindakan yang harus dilakukan ketika keadaan darurat terjadi.
Prinsip kedua, Inclusive Reconstruction, menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pembangunan kembali. Pengetahuan warga mengenai kondisi lingkungan, akses, dan kebutuhan di wilayah masing-masing perlu menjadi pertimbangan dalam perencanaan pembangunan.
Selanjutnya, Building Back Better menegaskan bahwa pembangunan kembali harus dilakukan dengan lebih baik melalui perencanaan yang memperhitungkan risiko bencana. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur pendukung mitigasi, gedung evakuasi vertikal, sistem peringatan dini tsunami, serta penataan kawasan berdasarkan tingkat kerawanan bencana.
Sementara itu, Preparedness as a Culture menggarisbawahi bahwa kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan sehari-hari, bukan hanya dilakukan ketika bencana mengancam.
“Kita tidak ingin masyarakat baru memikirkan bencana ketika sirene berbunyi. Kesiapsiagaan harus menjadi kebiasaan sehari-hari,” tegasnya.
Menurut Illiza, kesiapsiagaan perlu diperkuat melalui pendidikan kebencanaan, simulasi evakuasi secara berkala, pengujian sistem peringatan, serta pelibatan masyarakat agar memahami langkah yang harus diambil ketika menghadapi situasi darurat.
Perkuat Infrastruktur dan Kesiapsiagaan Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Illiza turut memaparkan sejumlah infrastruktur pendukung mitigasi bencana yang dimiliki Banda Aceh, yakni tujuh gedung evakuasi vertikal, tiga sistem peringatan dini tsunami, serta enam titik pemantauan banjir dan hidrometeorologi.
Namun, ia menegaskan bahwa keberadaan fasilitas saja tidak cukup. Seluruh sarana tersebut harus dipelihara dan dipastikan berfungsi dengan baik. Informasi peringatan juga harus dapat diterima masyarakat secara cepat dan diikuti tindakan yang tepat.
Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat perencanaan penanggulangan bencana, pemetaan risiko, rencana kontingensi banjir, serta prosedur penanganan darurat. Perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, juga menjadi perhatian.
Kesiapsiagaan berbasis masyarakat turut diperkuat melalui peran gampong dalam mengenali risiko, memahami jalur evakuasi, menjaga akses menuju tempat aman, dan mengikuti latihan secara berkala.
Illiza mencontohkan Gampong Deah Glumpang dan Gampong Jawa yang memperoleh pengakuan UNESCO-IOC Tsunami Ready pada 2024. Pengakuan tersebut menjadi pengingat bahwa kesiapsiagaan harus terus dipelihara melalui edukasi, koordinasi, dan latihan yang berkelanjutan.
Kolaborasi Jadi Kunci Ketangguhan Kota
Lebih lanjut, Illiza menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, masyarakat, dan media melalui pendekatan pentahelix untuk memperkuat ketahanan daerah.
Perguruan tinggi dan lembaga penelitian berperan menyediakan data serta kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Sementara itu, masyarakat dan relawan berkontribusi melalui pengetahuan lokal dan keterlibatan langsung dalam kesiapsiagaan, sedangkan media berperan menyampaikan informasi dan edukasi risiko kepada publik.
Menurut Illiza, hasil penelitian tidak boleh berhenti sebagai laporan akademik, tetapi perlu diterjemahkan menjadi program, prioritas anggaran, dan perbaikan pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“Kolaborasi bukan sekadar mempertemukan banyak pihak dalam satu kegiatan. Yang perlu dipastikan adalah setiap pihak dapat berkontribusi sesuai perannya, dan hasil kerja sama tersebut bisa diterapkan untuk membantu masyarakat,” ungkapnya.
Untuk periode 2027–2030, Pemerintah Kota Banda Aceh menyiapkan sejumlah fokus penguatan, mulai dari pengembangan infrastruktur evakuasi, penguatan kelembagaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam perencanaan, hingga peningkatan kesiapsiagaan masyarakat.
Banda Aceh juga diarahkan menjadi living laboratory kebencanaan, yakni ruang pembelajaran dan kolaborasi bagi pemerintah, perguruan tinggi, peneliti, serta mitra internasional untuk mengembangkan pendekatan yang lebih baik dalam menghadapi bencana dan cuaca ekstrem.
Illiza berharap forum U-DARE 4.0 dapat memperkuat pertukaran pengetahuan dan kerja sama dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana.
“Kita dapat saling belajar dan bekerja bersama untuk melindungi masyarakat dan generasi mendatang,” tutupnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Pusat TDMRC USK Prof. Dr. Muksin, S.Si., M.Si., M.Phil.; Wakil Rektor III USK Prof. Dr. Rina Suryani Oktari yang mewakili Rektor USK; perwakilan Geo USK Ria Ervilita; Pembina UKM FASTANA Ibnu Rusydy, S.Si., M.Sc., yang juga menjabat sebagai Ketua Program Studi Teknik Geologi; serta Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Calon Lulusan Tri Prastiwi Prasetyo Ningsih, S.E., M.Si. Adapun pemateri dalam kegiatan tersebut adalah Prof. Dr. Ir. Ela Meilianda.
