Banda Aceh – Pemerintah Aceh mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian yang terdampak bencana hidrometeorologi sebagai bagian dari upaya memulihkan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Aceh, M. Nasir, S.IP., M.PA., saat menghadiri Aceh Economic Forum (AEF) Agustus 2026 di Auditorium Teuku Umar, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu (19/8/2026).
Forum yang mengusung tema “Percepatan Progres Rekonstruksi dan Rehabilitasi Lahan Pertanian untuk Pertumbuhan Ekonomi Aceh yang Terakselerasi” tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi berbagai pihak dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian Aceh.
Kegiatan turut dihadiri Wakil Wali Kota Banda Aceh Afdhal Khalilullah, Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh, serta jajaran Bank Indonesia Provinsi Aceh, di antaranya Kepala Perwakilan BI Aceh Agus Chusaini dan Deputi Kepala Perwakilan BI Aceh Hertha Bastiawan.
M. Nasir menyebutkan, bencana hidrometeorologi berdampak terhadap sekitar 57.485 hektare sawah dan 60.438 hektare perkebunan di Aceh. Dari jumlah tersebut, sekitar 40.852 hektare sawah dan 40.418 hektare perkebunan telah memasuki proses pemulihan.
Menurutnya, rehabilitasi lahan harus dilakukan secara terpadu dengan pemulihan jaringan irigasi dan berbagai infrastruktur pendukung. Dengan demikian, lahan dapat kembali produktif, petani kembali beraktivitas, produksi pangan meningkat, dan roda perekonomian masyarakat kembali bergerak.
Dukungan Kementerian Pertanian untuk pemulihan sektor pertanian Aceh mencapai sekitar Rp2,5 triliun, dengan alokasi bagi Pemerintah Aceh sebesar Rp515,2 miliar. Hingga 11 Agustus 2026, realisasi anggaran tersebut telah mencapai Rp264,4 miliar atau sekitar 51,3 persen.
Di tengah proses pemulihan pascabencana, ekonomi Aceh pada Triwulan II 2026 tercatat tumbuh 4,86 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada Semester I 2026 mencapai 4,48 persen.
Sekda berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan langkah konkret dan terkoordinasi dalam mempercepat rehabilitasi serta rekonstruksi lahan pertanian.
Pemerintah Aceh, kata M. Nasir, siap terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mengawal proses pemulihan Aceh.
“Yang ingin kita bangun bukan hanya kembali apa yang telah rusak, tetapi juga fondasi ekonomi Aceh yang lebih kuat, produktif, inklusif, dan tangguh,” ujar M. Nasir.
