Pemerintah Aceh

Wagub Aceh dan Bupati Aceh Tengah Temui Yusril Ihza Mahendra di Jakarta

2
×

Wagub Aceh dan Bupati Aceh Tengah Temui Yusril Ihza Mahendra di Jakarta

Sebarkan artikel ini
Wakil Gubernur Aceh H. Fadhlullah, didampingi Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, foto bersama Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc, saat melakukan pertemuan di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu, (7/10/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Jakarta – Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh, bersama Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, bertemu Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat, khususnya dalam membahas berbagai kepentingan serta agenda strategis pembangunan Aceh.

Dalam pertemuan itu, Dek Fadh dan Haili Yoga berdiskusi dengan Yusril mengenai sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pembangunan daerah, kebijakan, regulasi, serta hubungan antara Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Komunikasi langsung dengan pemerintah pusat dinilai penting sebagai ruang untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan kepentingan daerah, sekaligus membangun koordinasi dalam menghadapi tantangan pembangunan Aceh ke depan.

Dek Fadh menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka, intensif, dan konstruktif agar berbagai agenda strategis Aceh dapat dibahas bersama serta memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengidentifikasi persoalan serta menjajaki peluang dukungan kebijakan bagi pembangunan Aceh.

Melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan, Pemerintah Aceh berharap berbagai kepentingan masyarakat dan kebutuhan pembangunan daerah dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *