Banda Aceh – Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah (Dek Fadh) mengikuti Rapat Koordinasi dan Press ReleasePerkembangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pembangunan Infrastruktur Pascabencana Alam di wilayah Sumatera melalui konferensi video, Rabu (23/9/2026).
Rapat tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dari Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Sementara itu, Dek Fadh mengikuti rapat dari Ruang Kerja Wakil Gubernur Aceh di Banda Aceh. Ia didampingi sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), Juru Bicara Pemerintah Aceh Nurlis Effendi, serta sejumlah kepala biro terkait.
Dalam rapat tersebut, pemerintah pusat memaparkan perkembangan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera, termasuk dukungan anggaran kementerian/lembaga untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor terdampak bencana.
Pembahasan juga mencakup perkembangan penganggaran kementerian/lembaga yang mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari pembangunan kembali infrastruktur hingga berbagai program pendukung pemulihan masyarakat di wilayah terdampak.
Mendagri Tito Karnavian memaparkan perkembangan pengajuan dan proses penganggaran kementerian/lembaga untuk mendukung percepatan pelaksanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah pusat terus melakukan koordinasi agar dukungan program dan pembiayaan dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memaparkan perkembangan revitalisasi satuan pendidikan yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Program tersebut mencakup perbaikan dan revitalisasi sekolah, penyaluran dukungan secara bertahap, serta upaya memastikan proses pendidikan dapat kembali berlangsung dalam kondisi yang aman dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik.
Dalam pemaparannya, Mendikdasmen juga menekankan sejumlah langkah percepatan, antara lain pendampingan terhadap sekolah dengan progres pembangunan yang masih rendah, percepatan relokasi sekolah yang membutuhkan kepastian lahan, pengawalan distribusi buku dan sarana pendidikan, serta penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait.
Selain pembangunan kembali sarana pendidikan, pemerintah mendorong konsep pembangunan yang lebih aman dan tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan program satuan pendidikan aman bencana sehingga sekolah yang dipulihkan tidak hanya kembali berfungsi, tetapi juga memiliki kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana berikutnya.
Pemerintah Aceh sebelumnya juga telah mengikuti sejumlah koordinasi terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pada 11 September 2026, Kemendagri menyebut percepatan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat membutuhkan pedoman yang jelas dan terpadu agar proses pemulihan berjalan dalam satu arah kerja.
Dek Fadh menyimak perkembangan yang disampaikan pemerintah pusat tersebut sebagai bagian dari koordinasi penanganan pascabencana di Aceh. Pemerintah Aceh terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara terpadu sesuai kebutuhan daerah.
“Kita sama-sama terus bekerja maksimal dalam upaya menuntaskan berbagai kebutuhan di lapangan. Semoga seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan lancar dan Aceh dapat bangkit kembali,” kata Dek Fadh.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempercepat pemulihan pascabencana, baik pada sektor infrastruktur, pendidikan maupun pelayanan dasar lainnya. Pembangunan kembali juga diarahkan agar lebih aman dan tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang.
