Banda Aceh – Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Ramza Harli, meminta agar pelaksanaan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia juga meminta Pemerintah Kota Banda Aceh memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam setiap tahapan pelaksanaan anggaran.
Hal tersebut disampaikan Ramza Harli dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh yang berlangsung di Kantor DPRK Banda Aceh, Senin (21/9/2026) malam.
“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan kondisi masyarakat dan memastikan upaya peningkatan PAD tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat,” kata Ramza Harli.
Fraksi Partai Gerindra juga mengingatkan bahwa waktu pelaksanaan kegiatan fisik tahun anggaran berjalan tinggal beberapa bulan. Karena itu, setiap program dan kegiatan diminta segera dipacu secara terukur dan tepat waktu sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
Ramza juga meminta Pemerintah Kota memastikan pelayanan dasar masyarakat berjalan secara maksimal, khususnya dalam hal distribusi air bersih, pengelolaan persampahan, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, serta pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.
“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota segera memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan banjir serta genangan air di wilayah perkotaan, mengingat kondisi tersebut berulang setiap tahun dan saat ini telah memasuki musim hujan. Langkah antisipasi harus dilakukan secara nyata, terencana, dan tidak hanya bersifat responsif setelah banjir terjadi,” tambah Ramza.
Lebih lanjut, ia meminta Pemerintah Kota terus mengawal dan mendukung pelaksanaan program-program strategis Pemerintah Pusat, khususnya program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan ketahanan pangan.
Menurutnya, program tersebut perlu dilaksanakan secara baik, tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ramza juga menegaskan agar Pemerintah Kota tidak membiarkan munculnya kewajiban daerah yang tidak direncanakan dan tidak memiliki kepastian penyelesaian pembayaran pada akhir tahun anggaran.
Menurutnya, pengalaman terkait kewajiban atau utang daerah harus menjadi pembelajaran bersama agar pengelolaan APBK ke depan semakin sehat, tertib, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
“Fraksi Partai Gerindra meminta Pemerintah Kota agar berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan belanja di akhir tahun anggaran agar tidak terjadi lagi utang seperti tahun-tahun yang lalu. Belanja harus disesuaikan dengan pendapatan yang tersedia dengan terus mengendalikan arus kas dan sesuai skala prioritas,” tegasnya.
Soroti Kualitas Proyek Fisik
Selain pengelolaan anggaran, Fraksi Partai Gerindra turut menyoroti kualitas pekerjaan konstruksi fisik yang dilaksanakan Pemerintah Kota Banda Aceh.
Ramza meminta seluruh pelaksana kegiatan proyek fisik mematuhi standar teknis yang telah ditetapkan, menjalankan sistem pengawasan secara ketat, serta memperhatikan kompetensi penyedia jasa atau kontraktor dan profesionalisme konsultan pengawas.
Ia menilai konsultan pengawas memiliki peran penting dalam memastikan kualitas pekerjaan. Pengawasan yang lemah, menurutnya, dapat membuka peluang terjadinya penurunan kualitas material maupun pekerjaan oleh kontraktor.
“Fraksi Partai Gerindra meminta kepada Pemerintah Kota agar proyek fisik yang dilaksanakan oleh beberapa dinas selain Dinas PUPR menempatkan pengawas teknis yang memahami detail spesifikasi material dan metode pelaksanaan pekerjaan fisik. Dalam pelaksanaan proyek fisik, kami sarankan agar dinas non-PUPR meminta bantuan tenaga teknis dari Dinas PUPR mulai dari tahap perencanaan (Detail Engineering Design), pembuatan spesifikasi, hingga pengawasan lapangan,” tuturnya. []
