Banda Aceh – Juru Bicara Fraksi Golkar-PKB-PPP Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Aulia Rahman, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah memberikan tanggapan terhadap berbagai masukan DPRK serta menyatakan komitmen untuk menindaklanjutinya.
Aulia Rahman menyebutkan sejumlah hal yang mendapat perhatian dan respons positif dari Pemerintah Kota Banda Aceh, di antaranya percepatan Reusam Gampong, peningkatan respons terhadap pengaduan masyarakat, pengembangan Banda Aceh Academy (BLK-BAA), penguatan regulasi beasiswa, percepatan program rumah layak huni, serta pembenahan tata kelola pengadaan dan pengelolaan obat di RSUD Meuraxa.
Namun demikian, Fraksi Golkar-PKB-PPP menegaskan bahwa komitmen dan jawaban Pemerintah Kota harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang terukur dan tidak berhenti pada pernyataan administratif.
“Secara khusus, Fraksi memberikan perhatian terhadap persoalan utang pengadaan obat RSUD Meuraxa selama lima tahun terakhir. Kami mengapresiasi rencana audit dengan tujuan khusus, rekonsiliasi utang, perbaikan perencanaan kebutuhan obat, pengendalian stok, evaluasi penyedia, serta pembenahan sistem billing dan klaim BPJS,” kata Aulia Rahman dalam rapat paripurna DPRK Banda Aceh, Senin (21/9/2026) malam.
Ia mengatakan Fraksi Golkar-PKB-PPP meyakini Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banda Aceh beserta seluruh jajaran birokrasi memiliki pemahaman, pengalaman, serta komitmen dalam menjalankan pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Namun, dalam menjalankan fungsi DPRK, khususnya fungsi pengawasan, fraksi tersebut tetap menyampaikan sejumlah saran, masukan, dan pendapat.
Aulia mengatakan Fraksi Golkar-PKB-PPP telah mencermati dan mengikuti seluruh proses pembahasan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2026, termasuk penjelasan Wali Kota atas berbagai usul, saran, dan pendapat Badan Anggaran DPRK Banda Aceh.
Terkait persoalan utang pengadaan obat RSUD Meuraxa, Fraksi Golkar-PKB-PPP berharap langkah yang dilakukan Pemerintah Kota dapat memberikan kejelasan mengenai jumlah dan akar permasalahan utang, sekaligus memperbaiki sistem pengadaan dan menjamin ketersediaan obat bagi masyarakat.
“Fraksi kami berharap langkah tersebut menghasilkan kejelasan mengenai jumlah dan akar permasalahan utang, perbaikan sistem pengadaan, serta jaminan ketersediaan obat bagi masyarakat, sehingga persoalan serupa tidak kembali berulang,” ujarnya.
Sementara itu, terhadap program rumah layak huni, Fraksi Golkar-PKB-PPP mendukung komitmen Pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan verifikasi penerima secara objektif, transparan, dan tepat sasaran.
Menurutnya, program tersebut harus diprioritaskan bagi masyarakat yang memenuhi kriteria dan benar-benar membutuhkan, dengan tetap memperhatikan akuntabilitas serta perlindungan data pribadi.
“Terhadap pengembangan BLK Banda Aceh Academy, Fraksi kami mendukung agar pelatihan tidak berhenti pada pemberian sertifikat, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan, akses pembiayaan, pemasaran, dan kemitraan sehingga mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar politisi Golkar tersebut.
Ketua KNPI Aceh itu juga menilai penting adanya tindak lanjut nyata terhadap penataan kawasan kota, ketertiban usaha, parkir, kebersihan, penerangan jalan, serta pelayanan pengaduan masyarakat.
“Berbagai komitmen yang telah disampaikan Pemerintah Kota hendaknya disertai target waktu, perangkat daerah penanggung jawab, serta mekanisme evaluasi yang jelas,” tutup Aulia Rahman. []
