Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi III DPRK Banda Aceh, Tuanku Muhammad, mendorong pemerintah pusat dan PT PLN untuk memperkuat kemandirian sistem kelistrikan Aceh agar tidak terus bergantung pada jaringan interkoneksi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut).
Ia menilai, ketergantungan terhadap sistem luar daerah membuat Aceh rentan terdampak setiap kali terjadi gangguan pada jaringan utama, sebagaimana yang kembali dirasakan masyarakat dalam beberapa hari terakhir akibat pemadaman listrik.
“Ketahanan energi adalah syarat utama pembangunan daerah. Aceh tidak boleh terus bergantung pada sistem luar yang sewaktu-waktu bisa mengalami gangguan,” kata Tuanku Muhammad, Sabtu (30/5/2026).
Menurutnya, meski secara kapasitas Aceh masih memiliki surplus daya listrik, kondisi tersebut tidak menjamin stabilitas pasokan jika sistem kelistrikan masih terintegrasi penuh dengan Sumbagut.
Ia menjelaskan, data PLN menunjukkan beban puncak listrik Aceh pada tahun 2024 mencapai sekitar 516 MW, sementara daya mampu pasok berada di kisaran 733 MW. Sementara pada tahun 2023, daya mampu mencapai sekitar 822 MW dengan beban puncak sekitar 567 MW.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa gangguan pada sistem utama di luar Aceh tetap berdampak langsung terhadap daerah, termasuk saat terjadi gangguan regasifikasi LNG pada 2022 yang memicu pemadaman luas di Aceh.
“Ini membuktikan bahwa kita masih sangat bergantung pada sistem luar. Ketika pusat mengalami gangguan, Aceh ikut terdampak,” ujarnya.
Untuk itu, ia mendorong penguatan pembangkit lokal sebagai langkah strategis menuju kemandirian energi. Salah satu yang dinilai penting untuk segera dioptimalkan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Ladong di Aceh Besar.
“PLTG Ladong punya posisi strategis untuk memperkuat suplai listrik di Banda Aceh dan Aceh Besar. Ini harus menjadi prioritas penguatan,” katanya.
Selain itu, Aceh juga disebut memiliki sejumlah sumber energi lain seperti PLTU Nagan Raya, PLTMG Arun, pembangkit diesel, serta potensi energi baru terbarukan seperti hidro dan panas bumi yang belum dimaksimalkan.
Tuanku Muhammad menilai, kebutuhan listrik Aceh akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi, pembangunan kawasan industri, dan meningkatnya investasi di berbagai sektor.
“Kalau tidak diperkuat dari sekarang, kita akan terus menghadapi risiko yang sama, mulai dari pemadaman hingga terganggunya aktivitas ekonomi dan pelayanan publik,” tegasnya.
Ia pun mendorong Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat untuk segera menyusun roadmap ketahanan energi daerah yang fokus pada penguatan pembangkit lokal dan pengembangan sistem kelistrikan yang lebih mandiri.
“Sudah saatnya Aceh memiliki sistem kelistrikan yang berdiri sendiri dan lebih kuat untuk masa depan,” pungkasnya.
