Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan Pemerintah Kota Banda Aceh. Dukungan tersebut dinilai penting guna mewujudkan pembangunan yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Daniel saat menjadi narasumber dalam kegiatan Retret Kepemimpinan Pemerintah Kota Banda Aceh yang berlangsung di Mata Ie Resort, Sabang, Senin (18/5/2026).
Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, tersebut diikuti para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai forum penguatan kepemimpinan dan penyamaan persepsi dalam menjalankan agenda pembangunan kota.
Dalam paparannya, Daniel menyampaikan bahwa DPRK Banda Aceh memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah dan parlemen, melainkan juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, Banda Aceh saat ini menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian bersama, mulai dari penataan kota, penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga persoalan banjir dan pengelolaan sampah.
Di sisi lain, peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta pemberdayaan UMKM dan sektor ekonomi kreatif juga harus menjadi prioritas dalam mendorong pertumbuhan daerah.
“Harapan masyarakat terhadap pemerintah terus meningkat, sementara kemampuan anggaran memiliki keterbatasan. Karena itu, setiap program harus benar-benar tepat sasaran dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Daniel.
Ia menilai sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi faktor penting dalam mempercepat realisasi program pembangunan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai kebijakan strategis dapat dijalankan secara lebih optimal.
“Ketika parlemen dan pemerintah memiliki visi yang sama, maka pembangunan akan berjalan lebih cepat dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Daniel juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan DPRK bertujuan memastikan setiap program berjalan sesuai perencanaan dan memberikan hasil yang maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, perbedaan pandangan dalam proses pembangunan merupakan hal yang wajar, namun tidak boleh menghambat kepentingan publik yang lebih besar.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi demi mewujudkan Banda Aceh yang lebih maju, tertata, dan sejahtera.
“Pembangunan yang kuat lahir dari kebersamaan. Karena itu, sinergi harus terus dijaga demi masa depan Banda Aceh yang lebih baik,” tutup Daniel.
