Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, meminta Pemerintah Aceh melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) agar tetap menjamin keadilan layanan kesehatan bagi masyarakat.
Daniel menilai, JKA merupakan program penting yang selama ini menjadi salah satu penopang utama akses layanan kesehatan masyarakat Aceh. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan program tersebut perlu dipastikan tidak mengurangi hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan.
Ia menekankan bahwa prinsip pemerataan dan keadilan harus tetap menjadi dasar dalam pengelolaan program JKA, mengingat program tersebut menyangkut kebutuhan dasar masyarakat luas.
“Harus dipastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap memberikan akses yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Aceh,” ujarnya.
Daniel juga mendorong adanya komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif antara Pemerintah Aceh, DPR Aceh, serta pemerintah kabupaten/kota untuk membahas kebijakan tersebut secara menyeluruh.
Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar kebijakan yang diambil dapat berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
DPRK Banda Aceh, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan di sektor kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan JKA di Aceh.
