Banda Aceh – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menerima kunjungan tim penilai dari Komisi Informasi Aceh (KIA) dalam rangka tahapan visitasi dan presentasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Rabu (23/9/2026).
Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah Kantor Sekretariat DPRA dan menjadi bagian dari proses penilaian keterbukaan informasi bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA).
Presentasi dan uji petik dipimpin Ketua KIA Junaidi bersama Komisioner KIA Dian Rahmat Syahputra serta Tim Penilai Eksternal Raihal Fajri dari Yayasan Kata Hati Institute.
Kedatangan tim penilai disambut Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Sekretariat DPRA Ismardi, SE, MA, yang mewakili Sekretaris DPRA Khudri, SAg, MA selaku Pengarah.
Turut mendampingi Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sukmawati, SE, MSi, bersama jajaran Tim PPID Pelaksana Sekretariat DPRA.
Dalam pemaparannya, Sekretariat DPRA menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk memperluas akses informasi publik bagi masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan, dan anak-anak.
Sejumlah layanan dan inovasi berbasis digital yang dipaparkan antara lain website resmi DPRA, layanan live streaming rapat paripurna, aplikasi pengaduan masyarakat SIPeMAS, aplikasi Satwas Banceh, serta JDIH DPR Aceh.
Selain pengembangan layanan digital, Sekretariat DPRA juga melakukan pembenahan fasilitas non-digital dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
Fasilitas tersebut meliputi ramp atau jalur khusus disabilitas di Gedung Utama, toilet khusus disabilitas, serta lift di Gedung Fraksi.
Sekretariat DPRA juga menyediakan pos layanan informasi di pintu masuk utama, media center, videotron, baliho publikasi, serta layanan perpustakaan yang turut memfasilitasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menjalani program magang.
Untuk perencanaan strategis 2027, PPID Sekretariat DPRA menetapkan empat program prioritas. Program tersebut meliputi penguatan anggaran digital, peluncuran aplikasi web integrasi data, perluasan sosialisasi keterbukaan informasi publik, serta digitalisasi dokumen risalah rapat paripurna DPRA.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua KIA Junaidi menyampaikan apresiasi terhadap keterbukaan, inovasi digital, serta alokasi anggaran yang disiapkan Sekretariat DPRA untuk mendukung keberlangsungan layanan PPID.
Tim penilai juga mendorong agar berbagai inovasi dan saluran aspirasi yang telah tersedia terus disosialisasikan secara lebih luas sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat Aceh.
