Banda Aceh — Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh mempercepat penyelesaian data dan penanganan rehabilitasi serta rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi agar proses pemulihan masyarakat terdampak berjalan optimal.
Hal itu disampaikan Fadhlullah saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelesaian Kegiatan Masa Tanggap Darurat Bencana Hidrometeorologi di ruang rapat Wakil Gubernur Aceh, Senin (18/5/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana wilayah Sumatera/Aceh, Dr Imran, para asisten Sekda Aceh, kepala SKPA terkait, serta pemerintah kabupaten/kota yang mengikuti secara virtual.
Dalam rapat itu, sejumlah persoalan strategis dibahas, mulai dari sinkronisasi data kerusakan, validasi penerima bantuan, hingga penyelesaian hunian tetap (huntap) dan jaminan hidup (jadup) bagi masyarakat terdampak bencana.
Wagub menilai masih terdapat perbedaan data antara pemerintah daerah, BNPB, BPS, dan kementerian/lembaga sehingga menghambat percepatan penanganan dan penyaluran bantuan.
Karena itu, ia meminta seluruh daerah segera menuntaskan validasi data BNBA, Jitupasna, huntap, jadup, serta data kerusakan infrastruktur agar tidak lagi terjadi perbedaan angka antarinstansi.
“Seluruh daerah harus menerapkan satu data dan satu pintu pelaporan agar koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Satgas Nasional berjalan lebih mudah dan cepat,” kata Fadhlullah.
Selain persoalan data, rapat juga membahas berbagai kendala rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur prioritas seperti jalan, jembatan, tanggul, sungai, irigasi, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang masih membutuhkan koordinasi lintas sektor.
Fadhlullah juga meminta posko rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah kembali diaktifkan secara maksimal untuk mempercepat verifikasi lapangan dan monitoring progres pemulihan.
“Posko rehab rekon harus aktif penuh untuk update harian, percepatan verifikasi lapangan, serta monitoring perkembangan pemulihan,” ujarnya.
Ia turut meminta pemerintah daerah lebih aktif mengawal usulan bantuan dan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga agar penanganan pascabencana tidak terkendala persoalan administrasi maupun kewenangan.
Menurut Wagub, penggunaan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) harus diprioritaskan untuk kebutuhan pemulihan masyarakat sesuai arahan pemerintah pusat.
Fadhlullah menegaskan bahwa pemerintah daerah harus fokus pada pemulihan layanan dasar masyarakat, mulai dari penyediaan hunian, akses pendidikan, air bersih dan listrik, irigasi pertanian, fasilitas kesehatan, hingga pemulihan ekonomi warga terdampak bencana.
