Banda Aceh – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintah tidak hanya menyasar pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga diarahkan sebagai penggerak ekonomi lokal.
Badan Gizi Nasional (BGN) RI menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan dari daerah setempat agar manfaat ekonomi dari program ini tetap berputar di wilayah masing-masing.
Wakil Kepala BGN RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah diminta mengutamakan pasokan bahan pangan lokal.
“Kebijakan ini bertujuan agar anggaran yang digelontorkan pemerintah tetap berputar di daerah, bukan justru mengalir ke luar wilayah,” ujarnya di Banda Aceh.
Menurutnya, program MBG tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian daerah jika dikelola secara optimal.
Ia mencontohkan kebutuhan telur untuk program MBG di Kabupaten Pidie yang mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun. Nilai tersebut dinilai sangat besar dan berpotensi memperkuat ekonomi lokal jika dipenuhi oleh peternak setempat.
“Jika kebutuhan dipenuhi dari luar, maka uang yang seharusnya beredar di daerah justru keluar. Ini tentu merugikan karena potensi lokal tidak dimanfaatkan,” katanya.
Di Provinsi Aceh, skala program MBG tergolong besar. Saat ini terdapat 553 unit SPPG yang terlibat, dengan jumlah tenaga kerja mencapai lebih dari 28 ribu orang. Sementara jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 1,7 juta jiwa.
Khusus di Banda Aceh, terdapat 36 SPPG yang menyalurkan hingga 95.593 porsi makanan per hari kepada siswa.
Dengan asumsi biaya Rp10 ribu per orang, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program ini diperkirakan mencapai lebih dari Rp17 miliar setiap hari.
Sony menegaskan bahwa angka tersebut menunjukkan besarnya potensi ekonomi yang dapat digerakkan melalui program MBG. Namun, dampak tersebut sangat bergantung pada sumber pasokan bahan pangan.
“Kalau seluruh kebutuhan dipenuhi dari dalam daerah, maka perputaran dana akan tetap berada di Aceh dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
Karena itu, BGN meminta satuan tugas MBG di setiap daerah memastikan rantai pasok kebutuhan pangan berasal dari wilayah masing-masing, mulai dari beras, sayuran, buah-buahan hingga produk peternakan.
Menurutnya, kebijakan ini juga membuka peluang besar bagi petani dan peternak untuk terlibat langsung dalam program nasional tersebut.
“Program ini menjadi kesempatan untuk memberdayakan petani dan peternak lokal agar ikut berperan dalam pemenuhan kebutuhan pangan,” katanya.
