Banda Aceh – Badan Gizi Nasional (BGN) RI mendorong seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengutamakan penggunaan bahan pangan lokal dalam pelaksanaan program Makanan Bergizi (MBG).
Wakil Kepala BGN RI Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa kebijakan tersebut bertujuan agar perputaran anggaran tetap berada di daerah dan tidak mengalir ke luar wilayah.
Menurutnya, program MBG tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak sebagai penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian lokal.
Ia mencontohkan kebutuhan telur untuk program MBG di Kabupaten Pidie yang mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun. Jika pasokan tersebut didatangkan dari luar daerah, maka potensi ekonomi tersebut tidak akan dirasakan oleh masyarakat setempat.
“Jika kebutuhan dipenuhi dari luar, maka uang yang seharusnya beredar di daerah justru keluar. Ini tentu merugikan daerah karena tidak mampu mengoptimalkan potensi lokal,” ujarnya di Banda Aceh.
Saat ini, terdapat 553 unit SPPG di Aceh dengan jumlah tenaga kerja lebih dari 28 ribu orang. Sementara jumlah penerima manfaat program MBG di provinsi tersebut mencapai sekitar 1,7 juta jiwa.
Dengan asumsi biaya Rp10 ribu per orang, anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk program ini di Aceh diperkirakan mencapai lebih dari Rp17 miliar setiap hari.
Sony menegaskan, jika seluruh kebutuhan program dipenuhi dari dalam daerah, maka perputaran dana akan tetap berada di Aceh dan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.
Karena itu, BGN meminta satuan tugas MBG di setiap daerah memastikan rantai pasok kebutuhan pangan berasal dari wilayah masing-masing, mulai dari beras, sayuran, buah hingga produk peternakan.
“Program ini juga menjadi peluang untuk memberdayakan petani dan peternak lokal agar terlibat langsung dalam pemenuhan kebutuhan pangan,” kata Sony.
