Banda Aceh – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terus memperkuat komitmen dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi di Aceh.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlangsung di Gedung Utama DPRA, Selasa (19/5/2026).
Kegiatan itu dihadiri Ketua DPRA, Zulfadhli, pimpinan dan anggota fraksi DPRA, serta pimpinan DPRK kabupaten/kota se-Aceh. Dari pihak KPK-RI hadir Kepala Satgas I.1 Harun Hidayat bersama tim koordinasi dan supervisi wilayah I.
Rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat KPK-RI Nomor B/2717/KSP.00/70-72/05/2026 tertanggal 6 Mei 2026 terkait penguatan pengawasan dan pencegahan korupsi di daerah.
Dalam sambutannya, Zulfadhli menegaskan bahwa langkah pencegahan menjadi strategi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“DPRA siap menjadi mitra strategis Pemerintah Aceh dalam memastikan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan berjalan secara transparan dan bertanggung jawab,” ujar Zulfadhli.
Ia menilai, kolaborasi antara lembaga legislatif dan KPK sangat penting untuk memperkuat integritas aparatur serta mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan di daerah.
Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi ruang pembelajaran bagi seluruh pimpinan legislatif di Aceh agar semakin memahami langkah-langkah pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Selain sesi pemaparan materi, kegiatan itu turut diisi dengan diskusi interaktif dan tanya jawab terkait pengawasan anggaran, pelayanan publik, serta penguatan integritas lembaga legislatif.
Di akhir kegiatan, Ketua DPRA menyampaikan apresiasi kepada KPK-RI atas dukungan dan pendampingan yang terus dilakukan dalam mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih di Aceh.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan Aceh berjalan dengan prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada rakyat. Integritas harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan,” pungkasnya.
