Pemerintah Aceh

Mualem Buka Musrenbang RKPA 2027, Aceh Fokus Pemulihan Pascabencana

7
×

Mualem Buka Musrenbang RKPA 2027, Aceh Fokus Pemulihan Pascabencana

Sebarkan artikel ini
Gubernur Aceh, H. Muzakir Manaf, saat membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 yang bertema "Percepatan Pemulihan Pascabencana melalui Pembangunan yang Tangguh dan Berkelanjutan", di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Kamis, (23/4/2026). Foto: Dok. Biro Adpim Setda Aceh

Banda Aceh — Gubernur Aceh Muzakir Manaf membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPA 2027 di Anjong Mon Mata, Komplek Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (23/4/2026).

Kegiatan yang digelar Bappeda Aceh ini dihadiri unsur pemerintah pusat, Forkopimda Aceh, DPR Aceh, kepala daerah, SKPA, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Dalam sambutannya, Mualem menegaskan Musrenbang menjadi forum penting untuk menyelaraskan program pembangunan Aceh dengan kebijakan nasional agar lebih tepat sasaran.

Fokus Pemulihan Pascabencana

Mualem menyampaikan bahwa tema pembangunan RKPA 2027 adalah percepatan pemulihan pascabencana melalui pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.

Ia menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan Aceh, yang membutuhkan anggaran sekitar Rp40 triliun.

“Semua pihak perlu duduk bersama mencari solusi terbaik untuk Aceh,” ujarnya.

Soroti Infrastruktur dan Dampak Sosial

Mualem juga menyoroti dampak banjir yang berpengaruh pada meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di Aceh. Ia menyebut bantuan pusat saat ini masih terbatas pada kebutuhan dasar masyarakat.

Sementara untuk infrastruktur seperti jalan dan jembatan, menurutnya masih membutuhkan perhatian lebih besar.

Ia juga mengungkapkan masih adanya wilayah pedalaman yang aksesnya terbatas dan masyarakat harus menggunakan rakit untuk menyeberang sungai.

Masalah Lingkungan Pesisir

Selain itu, Gubernur Aceh menyoroti kondisi kuala di wilayah pesisir yang mengalami pendangkalan dan penyempitan.

Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat menghambat aliran air dan berpotensi memperparah banjir di sejumlah daerah.

Hal itu juga berdampak pada aktivitas nelayan yang bergantung pada kondisi air laut.

Harapan Dukungan Pusat

Pemerintah Aceh, kata Mualem, telah mengupayakan izin pengerukan kuala ke pemerintah pusat sebagai langkah mitigasi bencana.

Ia berharap Kementerian Kelautan dan pihak terkait dapat segera memberikan dukungan agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan menyeluruh.

“Ini harus segera ditangani agar dampaknya tidak semakin besar,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *