Banda Aceh – Wakil Ketua DPRK Banda Aceh, Daniel Abdul Wahab, mendesak agar polemik terkait Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) segera diselesaikan melalui dialog terbuka antara pihak eksekutif dan legislatif Aceh.
Menurutnya, komunikasi yang konstruktif sangat penting untuk meredam polemik yang berkembang di tengah masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas pelayanan kesehatan di Aceh.
Daniel menegaskan bahwa kedua belah pihak perlu duduk bersama guna mencari solusi terbaik tanpa mengorbankan kepentingan rakyat.
“Kami meminta eksekutif dan legislatif Aceh dapat duduk bersama agar JKA tetap berjalan seperti biasa dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, JKA merupakan program strategis yang memiliki peran penting dalam menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat Aceh, sehingga keberlanjutannya harus tetap dijaga.
“JKA harus tetap dipertahankan, apalagi dalam kondisi saat ini di mana masyarakat masih menghadapi berbagai dampak bencana dan tekanan ekonomi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Daniel menyebutkan bahwa keberadaan JKA bukan sekadar program rutin pemerintah, melainkan bagian dari perlindungan sosial yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Ia juga optimistis polemik yang terjadi dapat diselesaikan melalui sinergi antara Pemerintah Aceh dan legislatif, tanpa harus mengurangi hak masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan.
“Dengan kebersamaan antara pemerintah dan DPR, kami yakin persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik sehingga masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan secara optimal,” katanya.
Daniel menegaskan pihaknya akan terus mengawal keberlanjutan program JKA sebagai bentuk komitmen dalam menjaga hak dasar masyarakat Aceh.
Ia berharap, melalui dialog yang terbuka dan konstruktif, kebijakan yang dihasilkan nantinya benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat serta mampu menjaga kualitas pelayanan kesehatan di Aceh.
