Jakarta — Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem meminta dukungan DPR RI untuk mempercepat pengalokasian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana Aceh periode 2026–2028.
Hal tersebut disampaikan Mualem saat menghadiri rapat bersama Satgas Penanganan Bencana DPR RI di Gedung Nusantara IV DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri sejumlah pejabat kementerian, di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri PUPR Dody Hanggodo, serta pejabat kementerian dan lembaga lainnya.
Turut mendampingi Mualem dalam rapat tersebut Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Sekretaris Daerah Aceh M Nasir, jajaran SKPA, serta pejabat biro terkait.
Dalam paparannya, Mualem menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan pemerintah pusat atas dukungan terhadap penanganan bencana di Aceh selama ini.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Barat yang turut membantu proses penanganan dampak bencana di Aceh.
“Kami berharap dukungan pusat terus berlanjut agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan lebih cepat dan masyarakat segera pulih,” ujar Mualem.
Mualem menjelaskan, proses pemulihan infrastruktur di Aceh terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga saat ini, sebanyak 46 ruas jalan nasional telah kembali difungsikan.
Sementara itu, dari total 1.638 ruas jalan provinsi yang terdampak, sebanyak 1.521 ruas jalan telah kembali operasional.
Untuk penanganan jembatan yang rusak akibat bencana, pemerintah melakukan langkah darurat melalui pemasangan jembatan Bailey, Armco, dan jembatan perintis di sejumlah wilayah terdampak.
Pada sektor hunian masyarakat, pembangunan hunian sementara (huntara) disebut telah dihuni sebanyak 16.716 unit atau mencapai 94,61 persen.
Sedangkan pembangunan hunian tetap (huntap) terus dipacu melalui kolaborasi BNPB, Polri, Kemenko Polkam, Yayasan Tzu Chi, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Selain infrastruktur dan perumahan, Mualem juga memaparkan progres penanganan sektor sumber daya air yang masih menjadi perhatian pemerintah.
Menurutnya, pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan akibat material lumpur bencana harus segera diselesaikan guna mencegah banjir berulang saat hujan deras.
Perbaikan irigasi, bendung, muara, penyediaan air bersih, serta rehabilitasi tanggul dan jaringan irigasi juga terus dilakukan melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk tambahan transfer ke daerah.
Di sektor pertanian, rehabilitasi lahan sawah terdampak dilaporkan telah mencapai sekitar 27 ribu hektare dari target keseluruhan 35 ribu hektare.
Sementara itu, realisasi bantuan kepada masyarakat terdampak bencana seperti bantuan sosial, bantuan isi hunian, jaminan hidup (jadup), hingga stimulan ekonomi telah mencapai sekitar 98,5 persen.
Program tersebut juga mencakup layanan pemulihan psikososial bagi masyarakat terdampak bencana.
Mualem menambahkan, Pemerintah Aceh masih memperpanjang masa transisi darurat karena sejumlah kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, termasuk penyediaan huntara dan penyelesaian pekerjaan darurat lainnya.
Namun demikian, ia menilai masa transisi yang berlangsung terlalu lama dapat memperlambat proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta berdampak terhadap meningkatnya kebutuhan anggaran bantuan dasar masyarakat.
“Pemerintah Aceh berharap adanya percepatan dan kepastian anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi dari Pemerintah Pusat agar pembangunan permanen segera berjalan dan masyarakat dapat kembali hidup normal secara layak,” tutup Mualem.
