Banda Aceh – Kebuntuan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Tahun 2026 di Aceh Singkil akhirnya menemukan titik terang. Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, turun langsung memediasi perselisihan antara Pemerintah Kabupaten dan DPRK Aceh Singkil hingga tercapai kesepakatan bersama.
Proses mediasi berlangsung di Banda Aceh pada Sabtu (18/4/2026), dimulai sejak siang hari di Kantor Gubernur Aceh dan berlanjut hingga malam di rumah dinas Wakil Gubernur. Pertemuan tersebut dilakukan secara tertutup dan intens guna menyelesaikan perbedaan pandangan antara kedua pihak.
Perselisihan antara eksekutif dan legislatif sebelumnya menyebabkan keterlambatan pengesahan APBK 2026. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada terhambatnya pelaksanaan program pembangunan serta pelayanan publik di daerah tersebut.
Dalam arahannya, Fadhlullah menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan kelompok atau institusi. Ia meminta kedua pihak menjaga komitmen atas hasil kesepakatan yang telah dicapai.
“Perbedaan itu hal biasa, tetapi jangan sampai menghambat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah daerah dan DPRK sebagai mitra strategis dalam menjalankan roda pemerintahan.
Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan tersebut, Wakil Gubernur Aceh meminta DPRK Aceh Singkil segera menggelar sidang paripurna untuk mengesahkan APBK Tahun 2026. Proses tersebut ditargetkan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat agar seluruh program pembangunan dapat segera berjalan.
Dalam mediasi itu, turut hadir sejumlah pejabat Pemerintah Aceh, serta Bupati Aceh Singkil bersama jajaran eksekutif. Dari unsur legislatif, pimpinan dan anggota DPRK Aceh Singkil juga mengikuti proses mediasi hingga selesai.
Kesepakatan yang tercapai menjadi langkah penting dalam mengakhiri tarik-ulur yang sebelumnya terjadi. Pemerintah Aceh berharap, momentum ini dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif di Aceh Singkil ke depan.
Dengan selesainya persoalan tersebut, diharapkan roda pemerintahan di Aceh Singkil dapat kembali berjalan normal, serta program pembangunan yang sempat tertunda bisa segera direalisasikan demi kesejahteraan masyarakat.
