Banda Aceh – Wali Nanggroe Aceh, Teungku Malik Mahmud Al Haytar, secara resmi mengukuhkan pengurus Majelis Adat Aceh (MAA) masa bakti 2026–2031 dalam acara yang digelar di Pendopo Wali Nanggroe, Sabtu (9/5/2026).
Pengukuhan tersebut menjadi penanda dimulainya tugas baru bagi pengurus MAA dalam memperkuat eksistensi dan peran adat Aceh di tengah masyarakat.
Dalam sambutannya, Wali Nanggroe menegaskan bahwa amanah yang diberikan kepada pengurus bukan hanya sebatas jabatan struktural, tetapi juga tanggung jawab moral dalam menjaga dan menghidupkan adat sebagai warisan budaya Aceh.
“Amanah ini adalah tanggung jawab besar untuk menjaga marwah adat Aceh sebagai warisan luhur indatu kita,” ujar Malik Mahmud.
Ia menyampaikan bahwa adat, agama, dan budaya merupakan tiga pilar utama yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Aceh, sebagaimana tercermin dalam falsafah “Adat bak Po Teumeureuhom, hukom bak Syiah Kuala”.
Menurutnya, keberadaan Majelis Adat Aceh sangat penting dalam memastikan adat tidak hanya dipahami secara simbolis, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.
“Adat harus menjadi perekat persatuan dan solusi bijak dalam kehidupan masyarakat Aceh,” katanya.
Wali Nanggroe juga meminta pengurus baru untuk memperkuat peran lembaga adat hingga tingkat gampong serta meningkatkan kolaborasi dengan pemerintah, ulama, dan generasi muda.
Ia menilai pelestarian budaya Aceh harus terus diperkuat, terutama kepada generasi muda agar tidak kehilangan identitas di tengah perkembangan zaman.
“Generasi muda harus mengenal dan memahami budaya serta sejarahnya sendiri,” ujarnya.
Di akhir sambutan, Malik Mahmud mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan serta merawat perdamaian Aceh yang telah terbangun dengan baik selama ini.
