Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh bersama GeRAK Aceh kembali menggelar Forum Suara Warga sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat terhadap pembangunan dan pelayanan publik di ibu kota Provinsi Aceh.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Minggu (10/5/2026), dihadiri langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, bersama Sekda Kota Jalaluddin, jajaran kepala SKPK, serta berbagai elemen masyarakat.
Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah policy brief terkait persoalan pendidikan, kesehatan dan kebersihan lingkungan, pemberdayaan ekonomi dan perempuan, hingga mitigasi kebencanaan.
Illiza mengatakan forum dialog tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kota.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, masukan masyarakat menjadi bagian penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Menurut Illiza, berbagai isu yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut pemerintah kota agar pembangunan dapat dirasakan secara merata dan inklusif.
Pada sektor pendidikan, Pemko Banda Aceh memberi perhatian terhadap persoalan pungutan liar, perundungan di sekolah, dan pelaksanaan sistem zonasi.
Ia menyebut pemerintah kota telah menerbitkan surat edaran larangan pungutan di sekolah sekaligus membuka kanal pengaduan masyarakat guna mempercepat penanganan laporan.
“Kami ingin memastikan peserta didik mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman,” katanya.
Di bidang kesehatan, Illiza mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait pemerataan kualitas layanan dan pemahaman masyarakat terhadap sistem BPJS Kesehatan.
Karena itu, pemerintah kota terus melakukan pembenahan fasilitas layanan kesehatan sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur pelayanan.
“Kami juga terus mendorong pelayanan kesehatan yang lebih humanis dan berorientasi pada kebutuhan pasien,” ujarnya.
Dalam sektor ekonomi, Pemko Banda Aceh terus memperkuat program pemberdayaan UMKM dan pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Illiza menyebut realisasi investasi di Banda Aceh telah mencapai Rp167,7 miliar dari 1.197 proyek kegiatan ekonomi.
“Pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan perkembangan positif, namun akses permodalan dan perlindungan masyarakat dari praktik pinjaman ilegal tetap menjadi perhatian,” katanya.
Sementara dalam penanganan banjir dan kebersihan lingkungan, pemerintah kota terus memperkuat sistem drainase dan pengelolaan sampah berkelanjutan.
Pada 2025, pemeliharaan drainase telah dilakukan sepanjang 90,6 kilometer dan tahun ini ditargetkan mencapai 58,3 kilometer disertai pembangunan saluran baru di sejumlah kawasan rawan genangan.
“Upaya ini dilakukan untuk mengurangi risiko banjir sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan,” ujar Illiza.
Ia juga menegaskan komitmen Pemko Banda Aceh untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan masyarakat sipil demi mewujudkan pembangunan kota yang partisipatif.
Usai pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Warga dari berbagai kalangan, termasuk perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, tampak aktif menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah kota.
