Aceh Besar – Wakil Bupati Aceh Besar Drs. Syukri A. Jalil menegaskan pembangunan kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya oleh satu instansi, tetapi membutuhkan kolaborasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan.
Hal itu disampaikan Syukri saat membuka Pertemuan Penguatan Lintas Program dan Lintas Sektor (LP/LS) dalam Implementasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Komunitas yang berlangsung di Hotel Permata Hati, Jalan Rel Kereta Api, Gampong Meunasah Manyang, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat koordinasi dan advokasi dalam rangka implementasi pelayanan kesehatan primer dan komunitas di Kabupaten Aceh Besar.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Kesehatan beserta seluruh jajaran yang telah berinisiatif melaksanakan kegiatan pertemuan penguatan lintas program dan lintas sektor implementasi pelayanan kesehatan primer dan komunitas pada hari ini,” ujar Syukri.
Menurut Wabup Syukri, kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat diabaikan. Kesehatan juga tidak hanya menyangkut kondisi fisik, tetapi mencakup kesehatan mental dan pikiran.
“Dengan kita sehat, sehat badan, sehat pikiran, sehat akal, ibadah kita pun sempurna. Kemudian dengan sehat badan, sehat akal, sehat pikiran, mungkin kita mencari nafkah pun sempurna,” katanya.
Syukri mengatakan, pentingnya sektor kesehatan juga tercermin dalam kebijakan pemerintah yang memberikan perhatian besar terhadap penganggaran bidang kesehatan dan pendidikan.
“Bahkan apabila APBD minim, sektor kesehatan tidak boleh diabaikan. Seperti halnya sektor pendidikan juga tidak boleh diabaikan. Begitulah pentingnya bagi Pemerintah untuk memperhatikan masalah kesehatan ini,” tegasnya.
Ia menekankan, pelayanan kesehatan tidak mungkin hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan beserta jajarannya. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan berbagai organisasi perangkat daerah, pemerintah kecamatan, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, mitra pembangunan kesehatan, dan unsur masyarakat.
“Sekali lagi Bapak Ibu, kesehatan tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh satu instansi saja, tapi membutuhkan kolaborasi semua pihak,” ujarnya.
Menurut Syukri, pemerintah kecamatan dan Puskesmas juga memiliki peran strategis dalam memastikan berbagai program kesehatan dapat berjalan hingga ke tingkat masyarakat. Ia menegaskan, camat memiliki kewenangan luas dalam mengoordinasikan berbagai sektor pembangunan di wilayahnya, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Pertemuan tersebut sekaligus menjadi forum untuk menyamakan persepsi, visi, tujuan, serta memperkuat koordinasi antar instansi dalam implementasi pelayanan kesehatan primer dan komunitas.
Secara khusus, kegiatan itu bertujuan meningkatkan komitmen para pemangku kebijakan, pimpinan daerah, lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, mitra pembangunan kesehatan, dan pihak terkait lainnya dalam memperkuat implementasi program kesehatan primer dan komunitas.
Penguatan tersebut mencakup pelayanan kesehatan keluarga, tata kelola pelayanan kesehatan primer, promosi kesehatan dan kesehatan komunitas, pelayanan bagi kelompok rentan, serta penguatan fasilitas dan mutu pelayanan kesehatan primer.
Syukri menilai penguatan layanan kesehatan primer menjadi bagian penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.
“Kalau memang dari sisi kesehatan sebagai langkah awal menuju Indonesia Emas tidak mulai kita lakukan, kita tidak bisa membayangkan apa yang terjadi untuk 2045,” katanya.
Karena itu, ia berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan dengan serius dan menyerap berbagai materi yang disampaikan para narasumber agar dapat diterapkan dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan pada hari ini kita dapat menyerap semua yang disampaikan oleh narasumber semata-mata untuk kepentingan masyarakat kita di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Aceh, Kabag Kesra Aceh Besar, Kepala Bappeda Aceh Besar, Kepala DPMG Aceh Besar.
Hadir juga Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Besar, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Besar, Kepala Dinas PPKB dan P3A Aceh Besar, Kepala Dinas Pangan Aceh Besar, serta para camat dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar.
