Banda Aceh – Ketua Umum Laskar Panglima Nanggroe, Sulaiman Manaf atau yang akrab disapa Bos Manyak, mendesak Gubernur Aceh H. Muzakir Manaf untuk segera mengevaluasi dan mencopot Nasri Jalal dari jabatan Kepala Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), Rabu (10/6/2026).
Desakan tersebut disampaikan menyusul sejumlah persoalan yang dinilai mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan operasional dan perencanaan mitigasi di sektor migas Aceh.
Menurut Sulaiman, terdapat tiga persoalan utama yang menjadi dasar penilaiannya terhadap kinerja manajemen BPMA.
Pertama, terkait penurunan produksi alami (natural declining) pada sejumlah sumur tua, termasuk di Blok B. Ia menilai kondisi tersebut tidak terlepas dari keterlambatan pelaksanaan sejumlah program kerja penting.
“Keterlambatan persetujuan program workover dan well service yang dibutuhkan untuk menjaga produktivitas sumur diduga dipengaruhi oleh rotasi jabatan yang cukup masif di internal BPMA,” ujar Sulaiman.
Selain itu, ia juga menyoroti minimnya dorongan terhadap penerapan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Menurutnya, kurangnya inovasi dalam pengelolaan lapangan migas menyebabkan produksi terus mengalami penurunan tanpa adanya kompensasi signifikan dari sumur baru.
Persoalan kedua yang disorot adalah insiden kebakaran Tangki F-2101 di Kilang Arun. Sulaiman menilai kejadian tersebut telah memberikan dampak terhadap aktivitas produksi dan distribusi migas di Aceh.
Ia menjelaskan, kebakaran tersebut menyebabkan penghentian sementara penerimaan kondensat dari lapangan produksi. Akibatnya, sejumlah KKKS harus melakukan pembatasan produksi (choking) untuk menghindari kapasitas tangki yang tersisa menjadi penuh.
“Situasi ini secara langsung mempengaruhi angka lifting harian migas Aceh,” katanya.
Selain itu, ia menilai insiden tersebut juga mengindikasikan perlunya penguatan audit keselamatan dan kesehatan kerja (HSE) terhadap fasilitas-fasilitas vital migas.
Persoalan ketiga adalah kebocoran pipa gas yang terjadi di wilayah Aceh Utara. Menurut Sulaiman, kejadian tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga mencerminkan tantangan dalam pengelolaan infrastruktur migas yang telah berusia tua.
Ia menyoroti lamanya proses penanganan kebocoran yang berdampak pada terhentinya pasokan gas ke sejumlah konsumen industri, termasuk PT Pupuk Iskandar Muda.
“Kondisi ini berpotensi mengurangi penerimaan daerah dari sektor migas serta menimbulkan kerugian ekonomi yang lebih luas,” ujarnya.
Sulaiman juga menilai perlunya langkah yang lebih serius untuk mendorong peremajaan jaringan pipa yang telah beroperasi selama puluhan tahun guna mengurangi risiko kebocoran berulang.
Menurutnya, berbagai persoalan tersebut telah menyebabkan hilangnya peluang produksi atau Lost Production Opportunity (LPO) yang berdampak pada berkurangnya potensi pendapatan daerah, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor migas.
Atas dasar itu, ia meminta Pemerintah Aceh melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPMA guna memastikan pengelolaan sektor migas berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi daerah.
