Banda Aceh – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Banda Aceh melaksanakan verifikasi dan penyerahan secara simbolis bukti pencatatan Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit Rumah Sakit (RS) Teungku Fakinah Banda Aceh, di ruang rapat RS Teungku Fakinah, Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Disnaker Kota Banda Aceh, Syahruddin, S.T., Direktur RS Teungku Fakinah, dr. Rachmat Hidayat, M.Si., Sp.PD., beserta jajaran manajemen dan pengurus LKS Bipartit RS Teungku Fakinah.
Dalam sambutannya saat membuka kegiatan, Direktur RS Teungku Fakinah, dr. Rachmat Hidayat, M.Si., Sp.PD., mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan kerja sama antara manajemen dan pekerja dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis di lingkungan rumah sakit.
Sementara itu, Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Disnaker Kota Banda Aceh, Syahruddin, S.T., dalam pemaparan materi bertajuk “Sinergi untuk Harmoni dalam Membangun Dialog di LKS Bipartit pada Perusahaan”, menekankan pentingnya membangun dialog yang terbuka, konstruktif, dan berkesinambungan antara pengusaha dan pekerja.
Menurutnya, dialog tersebut menjadi salah satu upaya untuk mencegah perselisihan hubungan industrial sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang kondusif.
“LKS Bipartit memiliki peran strategis sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pihak manajemen dan pekerja untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan, menyampaikan aspirasi, serta mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang muncul di lingkungan kerja,” ujar Syahruddin.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan verifikasi dan penyerahan secara simbolis bukti pencatatan LKS Bipartit RS Teungku Fakinah.
Penyerahan tersebut menjadi bentuk penguatan kelembagaan LKS Bipartit sekaligus dorongan bagi manajemen dan pekerja untuk mengoptimalkan fungsi lembaga dalam pelaksanaan dialog sosial di tempat kerja.
Melalui kegiatan ini, diharapkan komunikasi antara manajemen dan pekerja RS Teungku Fakinah semakin terjalin dengan baik sehingga berbagai persoalan ketenagakerjaan dapat dibahas dan diselesaikan melalui dialog yang konstruktif.
