Bireuen – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, S.E. atau yang akrab disapa Dek Fadh, meninjau sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai di Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Aceh Utara, Senin (5/10/2026).
Peninjauan tersebut dilakukan menyusul laporan masyarakat dan berbagai pihak mengenai kondisi infrastruktur serta kawasan sungai yang membutuhkan perhatian dan penanganan pemerintah. Melalui kunjungan langsung, Wagub Aceh ingin melihat kondisi di lapangan sekaligus mendengarkan masukan mengenai kebutuhan penanganan di setiap lokasi.
Sebelum menuju Bireuen dan Aceh Utara, Dek Fadh terlebih dahulu mengunjungi salah satu lokasi di Kabupaten Pidie Jaya. Dalam kunjungan tersebut, ia didampingi Sekretaris Daerah Pidie Jaya beserta jajaran pemerintah kabupaten.
Rangkaian peninjauan kemudian dilanjutkan ke Jembatan Teupin Mane di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dari lokasi tersebut, Wagub Aceh bergerak menuju Krueng Simpoh untuk melihat kondisi kawasan dan aliran sungai serta kebutuhan penanganannya.
Selanjutnya, Dek Fadh meninjau Sungai Sawang di Kabupaten Aceh Utara bersama Wakil Bupati Aceh Utara, Tarmizi, beserta jajaran pemerintah daerah setempat.
Peninjauan dilanjutkan ke lokasi pembangunan tanggul dan bangunan pengaman tebing Sungai Krueng Sawang. Di lokasi ini, Wagub Aceh melihat kondisi pekerjaan serta kawasan tebing sungai dan berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai kebutuhan pembangunan dan penanganan di lapangan.
Turut mendampingi dalam rangkaian kunjungan tersebut Plt. Kepala UPTD Wilayah II Dinas PUPR Aceh Ruthmilla Devi, Kepala UPTD V Pengairan Aceh Bambang Yusri, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBA Bobby Syahputra, S.E., M.Si., serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh Akkar Arafat. Hadir pula jajaran pemerintah kabupaten, unsur teknis, dan pihak balai yang membidangi lokasi peninjauan.
Dek Fadh mengatakan, kunjungan lapangan tersebut penting untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi infrastruktur dan persoalan yang dihadapi masyarakat. Laporan masyarakat dan berbagai pihak, menurutnya, menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan langkah penanganan.
“Peninjauan seperti ini penting supaya kita bisa melihat langsung kondisi di lapangan, apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang perlu segera ditindaklanjuti,” ujar Fadhlullah.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh akan terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, jajaran teknis, serta pihak balai terkait agar persoalan yang ditemukan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan di masing-masing lokasi.
“Pemerintah harus hadir melihat langsung persoalan di lapangan. Kita koordinasikan dengan jajaran teknis dan pihak balai yang menangani, sehingga langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” kata Dek Fadh.
Melalui peninjauan tersebut, Pemerintah Aceh berharap penanganan infrastruktur dan kawasan sungai dapat dilakukan secara tepat sasaran dengan mempertimbangkan kondisi lapangan serta kepentingan masyarakat.
