Banda Aceh – Anggota DPRA Fraksi NasDem, Martini, menyoroti keterbatasan alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRA yang hanya Rp4 miliar per orang. Menurutnya, angka ini tidak cukup untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan saat reses anggota dewan.
Dalam rapat paripurna DPRA, Martini menjelaskan rincian penggunaan Pokir, antara lain Rp3,5 miliar untuk pembangunan masjid, Rp300 juta untuk sekolah, dan Rp200 juta untuk dayah. “Masih banyak aspirasi masyarakat yang belum bisa kita realisasikan karena keterbatasan dana,” ujarnya.
Martini juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan Pokir. Ia berharap setiap alokasi dapat dicatat dengan jelas, sehingga masyarakat dapat memantau bagaimana dana digunakan dan tidak ada potongan anggaran oleh pihak terkait.
“Transparansi ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap DPRA. Semua aspirasi yang disampaikan melalui reses harus bisa terealisasi, bukan sekadar formalitas,” tambah Martini.
Ia juga menyarankan agar Pemerintah Aceh dan DPRA melakukan evaluasi tahunan terhadap besaran Pokir. Dengan evaluasi ini, alokasi dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat dan proyek pembangunan bisa berjalan lebih efektif.
Martini menegaskan bahwa melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan evaluasi berkala, aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan baik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap wakil rakyat.
