Banda Aceh — Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Gedung Utama DPRA, Senin (6/4/2026) pukul 14.00 WIB.
Sidang ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pembangunan daerah sekaligus langkah penanganan dampak bencana besar yang melanda Aceh pada penghujung tahun 2025.
Dalam pidatonya, Gubernur menyampaikan duka mendalam atas bencana hidrometeorologi yang terjadi pada 26 November 2025 dan melanda 18 kabupaten/kota di Aceh. Bencana tersebut menyebabkan 594 korban jiwa serta kerugian infrastruktur dan materiil yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp138 triliun.
Dampak bencana tersebut turut memengaruhi kondisi infrastruktur daerah, di mana tingkat kemantapan jalan provinsi menurun dari 80,54 persen menjadi 65,56 persen akibat kerusakan yang cukup masif.
Capaian Makro dan Keuangan
Meski dihadapkan pada tantangan berat, Pemerintah Aceh tetap mencatat sejumlah capaian positif sepanjang tahun 2025. Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp10,69 triliun atau 100,07 persen dari target yang ditetapkan.
Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 14,23 persen pada Maret 2024 menjadi 12,23 persen pada Maret 2025. Namun, kondisi ini diperkirakan akan kembali terdampak akibat bencana banjir di akhir tahun.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 75,36 pada tahun 2024 menjadi 76,23 pada tahun 2025. Sementara itu, realisasi investasi mencapai lebih dari Rp9 triliun sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Pembangunan Sosial dan Pendidikan
Di sektor sosial, Pemerintah Aceh membangun sebanyak 1.457 unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin. Pada sektor pendidikan, beasiswa disalurkan kepada 87.184 siswa yatim dan piatu dengan total anggaran mencapai Rp118 miliar.
Selain itu, program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) tetap berjalan dengan menjangkau 1,74 juta jiwa penduduk.
Penghargaan Nasional
Berbagai capaian tersebut turut mengantarkan Pemerintah Aceh meraih sejumlah penghargaan di tingkat nasional, di antaranya Gold Award UB Halal Metric 2025 serta pengakuan sebagai provinsi Open Defecation Free (ODF) pertama di Sumatera.
Selain penghargaan tersebut, berbagai prestasi lain juga diraih oleh individu, kelompok, hingga Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), sebagaimana tercantum dalam dokumen LKPJ.
Di akhir pidatonya, Gubernur mengajak pimpinan dan anggota DPRA serta seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Melalui kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, mari kita wujudkan Aceh yang Islami, maju, bermartabat, dan berkelanjutan,” ujar Muzakir Manaf.
